TERNYATA PENYEBAB RUSAKANYA NEGARA INI KARENA RAKYAT BANYAK DIJAUHKAN DARI HAK-HAK POLITIKNYA!
Oleh: Nurani Soyomukti)
Sering saya dengar tokoh yang mengatakan begini: “Tidak usah ngurusi politik, politik sudah ada yang mengurusi!”
Ini mirip ketika ada Kiai atau Gus yang sering ngomong dalam forum-forum ceramah agama: “Bersabar saja, perbanyak doa saja, yang penting banyak pasrah dan bersukur, pasti nanti akan selamat di akhirat!” Bahkan seringkali mereka ngomong: ” Aja mikir dunya nemen-nemen soale dunya ora digawa mati… ” (‘Jangan pikirkan dunia secara serius karena dunia tidak dibawa mati’).
Memikirkan dunia politik-kenegaraan bukanlah monopoli elit, tapi juga harus menjadi perhatian rakyat banyak. Jika rakyat banyak tidak mau berpolitik, pasrah saja ketika hanya kaum elit yang mengnjak-nginjak dunia politik untuk kepentingannya, maka tidak akan terjadi kontrol terhadap kebijakan, pilihan, keputusan, dan tindakan politik. Ketika rakyat peduli dan perhatian dengan dunia politik, lalu mereka punya sikap dan tindakan yang nyata untuk merespon isu-isu politik dan kebijakan politisi, maka politik juga akan membuat kekuasaan tersebar di banyak orang—bukan hanya menjadi perbincangan kaum elit dan perbincangan itu dimanfaatkan untuk kepentingannya semata.
Nasehat ” tidak usah ikut-ikutan ngurusi politik karena politik sudah ada yang mengurusi” adalah doktrin yang membayakan. Jangan sampai ada nasehat seperti itu apakah itu adalah nasehat guru pada para muridnya, orangtua pada anaknya, kiai pada santrinya atau masyarakat. Justru seharusnya yang dilakukan adalah memahamkan makna politik yang benar pada masyarakat—bukan malah menjauhkan rakyat dari politik yang kemudian membuat mereka salah paham tentang politik.
Dampak buruk dari nasehat itu adalah terjadinya depolitisasi. Akhirnya, rakyat memahami politik bukan sebagai wilayah partisipasi penuh tapi hanya momentum periodik untuk melihat para calon elit berebut posisi yang bisa mereka manfaat dengan mendapatkan sogokan berupa amplop atau materi-materi yang lain. Rakyat yang punya pemahaman yang salah terhadap politik akan membuat politik menjadi rusak. Sebab cara pandang masyarakat itu akan menentukan sikap dan tindakannya.
Doktrin bahwa satu-satunya hak politik hanyalah memilih dan dipilih tampaknya kuat menyebar ke pikiran banyak orang. Bahkan hal ini tampak dari pernyataan presiden Prabowo yang mengatakan pada rakyat yang mengritiknya bahwa kalau tidak puas dengan pemerintahannya silahkan bertarung di Pemilu 2029. Ini adalah cara pandang yang menyesatkan dari seorang pemimpin Negara yang seharusnya memahami hak-hak politik bagi warga Negara dan memberikan pendapat yang seharusnya mencerahkan.
Hak politik rakyat itu bukan hanya soal pelih-memilih. Hak politik rakyat selain memilih dan dipilih adalah hak bersuara, mengeluarkan pendapat dan pikiran, berserikat dan berkumpul. Kenapa ada hak berserikat dan berkumpul? Karena mereka juga bisa menyampaikan suaranya bukan sendiri-sendiri, tapi bisa bersama-sama dalam suatu wadah atau organisasi.
Dengan organisasi dan wadah-wadah yang dibangunnya, rakyat bisa menggalang kekuatan. Lalu kekuatan ini bisa digunakan untuk membuat gerakan menuntut dan bersuara pada pemerintah jika pemerintah dinaggap tidak memberikan kesejahteraan rakyat, melakukan penyimpangan, dan bahkan pemerintah merugikan rakyatnya.
Saat rakyat melakukan kebijakan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), rakyat dengan berbagai wadah-wadah perjuangannya menggalang demonstrasi yang besar dan bisa menekan pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan yang merugikan rakyatnya. Hak-hak politik seperti ini adalah hak politik warga Negara yang penting, yang seharusnya dipahami oleh para pemimpin Negara sebagai kaum yang pikiran dan ucapannya mencerminkan ide-ide dalam konstitusi—bukan malah bikin pernyataan yang bertentangan dengan konstitusi.
Upaya untuk menjauhkan rakyat dari hak-hak dan kesadaran politiknya dilakukan kekuasaan secara massif dan terus-menerus—sejak Orde Baru dan tampaknya cara pandang Orde Baru tentang politik dibangkitkan lagi oleh rejim saat ini. Kritik dan suara dipandang sebagai hal yang harus dimatikan. Negara dinaggap monopoli kekuasaan semata yang dinaggap bisa diarahan sesuka-suka penguasa. Orang mengritik diejek oleh pemimpin Negara, bahkan oleh elemen-elemen kekuasaan juga dianggap makar.
Cara pandang tentang politik yang menyesatkan ini tentunya harus kita tentang. Kita harus menyebarkan edukasi-edukasi dan penyadaran tentang makna politik yang benar pada rakyat banyak. Kita harus terus membangkitkan kesadaran rakyat akan hak-hak politiknya !*
