TRENGGALEK – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk membahas progres pemulihan pascabencana, terutama terkait pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana alam. Salah satu fokus utama adalah perbaikan Jembatan Dung Buceng yang sebelumnya ambruk akibat bencana.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan langkah-langkah pemulihan berjalan sesuai harapan. Menurutnya, secara umum progres cukup baik, namun ada beberapa hal yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Alhamdulillah progresnya cukup baik. Namun ada beberapa hal yang harus diseriusi. Salah satunya soal jembatan Bailey yang ada di Dung Buceng,” ujar Sukarudin, Jumat (13/6/2025).
Ia menyebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengusulkan lima jembatan untuk mendapatkan jembatan darurat atau jembatan Bailey dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, hingga saat ini baru tiga yang terealisasi, sehingga dua jembatan lainnya—termasuk Jembatan Dawuhan—masih belum terpenuhi.
“Intinya Pemkab mengusulkan lima jembatan Bailey ke Pemprov Jatim. Sekarang masih ada tiga, jadi kurang dua,” imbuh politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Selain infrastruktur jembatan, proses relokasi warga terdampak juga menjadi perhatian serius Komisi IV. Di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, terdapat 38 kepala keluarga (KK) terdampak. Dari jumlah tersebut, 26 KK mendapat fasilitasi dari pemerintah daerah, sedangkan sisanya melakukan relokasi mandiri karena telah memiliki lahan sendiri.
Situasi serupa juga terjadi di Desa Depok, Kecamatan Bendungan. Sebanyak 71 KK masih menunggu hasil kajian dan rekomendasi dari Badan Geologi terkait lokasi relokasi yang dinilai aman dari potensi bencana.
“Dari seluruh relokasi ini tentu harus berada di titik aman, jangan sampai menimbulkan masalah baru,” tegas Sukarudin.
Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah, khususnya pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang menjadi kendala dalam penanganan bencana. Menurutnya, penting adanya sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan tersebut.
“Ternyata sudah membuahkan hasil. Bu Gubernur Khofifah berkesempatan hadir di Trenggalek. Maknanya eksekutif sadar diri jika ada keterbatasan anggaran,” tutupnya.
Dengan dukungan dari berbagai pihak dan sinergi antarpemerintah, diharapkan percepatan pemulihan pascabencana dan relokasi warga dapat segera terealisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
