Trenggalek, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Trenggalek menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu (13/5/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan pendidikan, mulai dari pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) hingga persoalan pendidikan di tingkat daerah.
Koordinator aksi, Rian Pirmansyah, mengatakan momentum Hari Pendidikan Nasional menjadi pengingat bahwa masih banyak persoalan pendidikan yang perlu dibenahi.
Menurutnya, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi perhatian utama karena dinilai akan menentukan arah pendidikan nasional ke depan.
“Sisdiknas adalah dasar bagaimana pendidikan kita berjalan. Kami menuntut transparansi dan keterlibatan aktif partisipasi masyarakat dalam pembahasannya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Rian saat menyampaikan orasi.
Selain isu nasional, GMNI juga menyoroti sejumlah persoalan pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Mahasiswa menilai masih terdapat ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, persoalan kesejahteraan guru, hingga kasus kekerasan di lingkungan sekolah.
Tak hanya itu, praktik pungutan liar di lingkungan pendidikan juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Rian mengkritik kinerja sejumlah instansi terkait, seperti dinas sosial dan perlindungan perempuan dan anak, yang dinilai belum maksimal dalam melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan anak.
“Kami ingin pendampingan yang benar-benar menyentuh akar rumput di tingkat SD hingga SMA, bukan sekadar seremoni sementara banyak kasus kekerasan anak yang belum tuntas,” ujarnya.
Dalam aksi itu, GMNI juga membawa sejumlah usulan solusi, di antaranya percepatan perbaikan sekolah rusak, penguatan sistem pengawasan untuk mencegah pungutan liar, hingga pembentukan satuan tugas anti-bullying di lingkungan sekolah.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek menyatakan akan membuka ruang audiensi lanjutan bersama organisasi perangkat daerah terkait guna membahas persoalan pendidikan secara lebih teknis.
“Jika DPRD tidak memenuhi tuntutan ini, kami akan menyelesaikannya dengan cara kami sendiri,” tandas Rian.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan dan diakhiri setelah perwakilan massa diterima untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan.
