Trenggalek, Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti lemahnya perencanaan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra dalam pembahasan awal Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama beberapa OPD pada Jumat (18/10/2025).
Rapat yang membahas sektor kesehatan tersebut tak berjalan optimal karena dokumen pendukung utama, seperti breakdown anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), belum disiapkan. Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menyayangkan kondisi tersebut dan menilai pembahasan anggaran tidak dapat dilakukan secara mendalam tanpa dokumen teknis dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
“Hari ini ternyata breakdown dari Bakeuda belum ada, sehingga tidak mungkin kita bisa membahas secara rinci R-APBD-nya,” tegas Sukarudin.
BLUD Rumah Sakit Dinilai Belum Siap Susun RBA
Komisi IV juga menyoroti kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul. Target pendapatan RSUD dr. Soedomo tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp147 miliar dinilai terlalu berat untuk dicapai. Terlebih, hingga saat ini Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) belum dapat disusun karena RKA belum tersedia.
“Kita lihat target pendapatan RSUD dr. Soedomo cukup berat untuk dilampaui. Sementara RBA untuk BLUD belum bisa dibahas karena RKA belum disiapkan,” ujarnya.
Sukarudin menegaskan bahwa pada rapat lanjutan, seluruh OPD mitra — termasuk RSUD dr. Soedomo, RSUD Panggul, dan Dinas Kesehatan — wajib membawa RKA sebagai dasar pembahasan agar anggaran yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan.
“Rapat berikutnya wajib menyertakan RKA, supaya kita tahu mana anggaran yang benar-benar diperlukan dan mana yang bisa ditunda,” tandasnya.
Transfer Dana Turun Rp153 Miliar, OPD Diminta Lebih Efisien
Komisi IV juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran 2026 diperkirakan cukup menantang. Dari informasi sementara, dana transfer ke Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan sekitar Rp153 miliar dibanding tahun sebelumnya.
“Dengan kondisi transfer turun Rp153 miliar, kita harus kencangkan ikat pinggang. Harus kita pilah dan pilih, mana yang prioritas dan mana yang tidak. Kalau bisa ditunda, ya ditunda dulu supaya bisa kita alokasikan ke program yang lebih penting,” jelas Sukarudin.
Ia menambahkan bahwa efisiensi dan ketepatan sasaran akan menjadi prinsip utama dalam penyusunan R-APBD 2026. Komisi IV berharap seluruh OPD mampu menyusun rencana kerja yang realistis, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, DPRD menekankan bahwa kedisiplinan dokumen dan perencanaan yang matang menjadi syarat penting agar pembahasan anggaran dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik.
