Trenggalek, DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna persetujuan terhadap Raperda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 menjadi Perda, sekaligus pemaparan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026. Rapat berlangsung di Graha Paripurna, Kamis (7/8/2025).
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa meski terjadi pengurangan pendapatan sekitar Rp 26 miliar, kondisi tersebut masih bisa ditangani melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi anggaran senilai Rp 65 miliar.
“Secara total, pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp 1,933 triliun, sementara belanja mencapai Rp 2,16 triliun,” jelas Doding.
Untuk menutup kebutuhan pembangunan, DPRD dan pemerintah daerah juga menyepakati pinjaman sebesar Rp 56 miliar yang dituangkan dalam Perda. Pinjaman tersebut rencananya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. Namun, Doding menegaskan pinjaman ini belum dicatat dalam komponen pendapatan, karena masih menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.
Doding mengungkapkan, beban angsuran pinjaman sebelumnya berkisar Rp 57–60 miliar per tahun. Bahkan, cicilan diperkirakan mencapai puncaknya pada 2026 sebesar Rp 70 miliar, sebelum menurun hingga Rp 29 miliar pada tahun-tahun berikutnya.
“Untuk tahun 2026, pemerintah daerah kembali mengusulkan pinjaman baru senilai Rp 50 miliar. Detailnya akan kita bahas bersama komisi dan Badan Anggaran. Kami diberi waktu tujuh hari untuk menyepakati KUA-PPAS bersama bupati,” tambahnya.
Lebih lanjut, Doding mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Ia berharap tidak ada pemotongan anggaran, mengingat saat ini Pemkab Trenggalek sedang menyiapkan program-program unggulan.
