Trenggalek – Guna memastikan penanganan pasca bencana berjalan efektif, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau akrab disapa Mas Ipin, menggelar rapat staf bersama jajaran terkait di Gedung Bawarasa, Senin (2/6/2025). Rapat ini digelar menyusul terjadinya bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek pada 19 Mei 2025 lalu.
Dalam bencana yang dipicu oleh tingginya intensitas hujan tersebut, banjir bandang menerjang wilayah Kecamatan Trenggalek, Pogalan, Gandusari, Kampak, hingga Munjungan. Sementara itu, longsor terjadi di beberapa titik, salah satunya di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia.
“Rapat hari ini salah satunya fokus membahas Desa Depok, sambil menunggu relokasi. Tanah relokasi sudah diusulkan oleh Kepala Desa dan Pemerintah Provinsi juga menyatakan siap membantu, seperti kasus-kasus sebelumnya,” ujar Mas Ipin kepada wartawan usai rapat.
Mas Ipin mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi dan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan kebutuhan mendesak bagi warga terdampak, termasuk penyediaan air bersih. Ia juga meminta jajarannya untuk melakukan patroli, terutama saat malam hari, guna mengantisipasi potensi bencana susulan.
Selain itu, Mas Ipin turut menyoroti wilayah Ngares yang direncanakan akan dibangun tanggul oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR. “Kita tinggal menunggu kesediaan warga untuk menyerahkan lahan mereka. Kalau sudah ada kesepakatan bermaterai, maka pembangunan bisa segera dieksekusi,” jelasnya.
Rapat juga membahas pentingnya tindakan kolektif antarinstansi dalam mencegah bencana serupa. Mas Ipin meminta seluruh dinas untuk turut serta dalam aksi kolaboratif, termasuk Dinas Pertanian yang diminta ikut aktif menjaga agar lahan pertanian tidak terdampak banjir. “Jangan bicara soal kewenangan. Semua harus gotong royong. Meninggikan tanggul, membersihkan irigasi, itu bagian dari menjaga swasembada pangan kita,” tegasnya.
Untuk relokasi korban tanah longsor di Desa Depok, sebanyak 71 Kepala Keluarga (KK) menjadi prioritas. Dari jumlah tersebut, 15 KK memiliki lahan sendiri, sedangkan 57 lainnya akan dibantu oleh pemerintah. Namun, Mas Ipin menekankan bahwa lokasi relokasi harus benar-benar aman dan layak secara geologis serta anggaran. “Seperti di Ngrandu, kita tolak titik usulan desa karena masih di daerah rawan. Kita ingin lahan relokasi berada di lokasi yang aman,” tegasnya.
Terkait Ngares, bupati muda itu menjelaskan bahwa pola relokasi akan dilakukan secara individu karena sebagian besar warga memiliki lahan sendiri di seberang sungai. “Ini justru lebih ringan karena tidak perlu relokasi terpusat. Kalau tanahnya sudah clean and clear, tinggal kita bangun saja,” jelasnya.
Mas Ipin juga menyebut telah menjalin komunikasi dengan Kepala BBWS dan Kementerian PUPR. Ia mengatakan bahwa pihak kementerian telah menurunkan tim kaji cepat dan hanya tinggal menunggu surat pernyataan bermaterai dari warga yang bersedia menyerahkan lahan sekitar 100 meter persegi untuk pembangunan tanggul permanen.
Kepala Desa Depok, Sugeng Asmoro, membenarkan bahwa rencana relokasi tengah dipersiapkan. Ia mengatakan bahwa sebanyak 71 KK terdampak sudah didata, dengan rincian 15 KK akan tinggal di lahan sendiri dan 57 KK mengikuti program pemerintah. “Masyarakat mengikuti relokasi karena tidak ada pilihan lain. Tiap kali hujan turun, mereka selalu merasa cemas dan terpaksa mengungsi,” tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam mengonsolidasikan seluruh potensi daerah untuk bergerak cepat dan responsif dalam menghadapi kondisi darurat serta menyiapkan upaya pemulihan yang menyeluruh bagi warga terdampak.
