TULUNGAGUNG – RSUD dr. Iskak Tulungagung resmi ditunjuk sebagai rumah sakit percontohan nasional untuk uji coba integrasi tiga kebijakan strategis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tiga kebijakan tersebut yakni Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG), dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Penunjukan tersebut ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yang memilih Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu dari empat daerah uji coba nasional.
Kesiapan RSUD dr. Iskak ditinjau langsung oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS, bersama rombongan lintas sektor, Jumat (25/9/2026). Rombongan diterima langsung Direktur RSUD dr. Iskak, dr. Zuhrotul Aini, Sp.A., http://M.Kes beserta jajaran.
*RSUD dr. Iskak Klaim Siap 100 Persen*
Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung, dr. Zuhrotul Aini, menegaskan pihaknya telah memaksimalkan seluruh aspek untuk mendukung transformasi sistem kesehatan tersebut.
Persiapan meliputi pemenuhan infrastruktur fisik ruang rawat, penyempurnaan tata kelola klinis, hingga penguatan sistem digital rumah sakit.
“Kami di RSUD dr. Iskak berkomitmen mendukung penuh agenda transformasi sistem kesehatan ini. Kesiapan kami telah dimaksimalkan dari berbagai aspek, mulai dari pemenuhan fasilitas fisik, penyempurnaan tata kelola klinis, hingga integrasi sistem digital,” ujar dr. Zuhrotul Aini.
Ia menambahkan, penerapan RBKP, iDRG dan KRIS merupakan perubahan besar tata kelola pelayanan yang membutuhkan kesiapan fasilitas dan SDM. Pihaknya berharap uji coba berjalan lancar dengan pendampingan dan evaluasi dari Kemenkes dan BPJS Kesehatan.
*Tulungagung Dinilai Paling Siap*
Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, dr. Azhar Jaya menjelaskan, uji coba awal hanya dilakukan di empat wilayah dengan karakteristik berbeda, yakni Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, Kota Makassar, dan Kabupaten Muara Enim.
Pemilihan Tulungagung didasarkan pada hasil pemetaan lapangan yang menilai fasilitas kesehatan di daerah tersebut telah memenuhi persyaratan teknis.
“Kualitas pelayanan dan kesiapan sarana-prasarana faskes di Tulungagung berjalan sangat baik. Atas dasar pemetaan tersebut, kami menyatakan Kabupaten Tulungagung sangat siap untuk melaksanakan uji coba terintegrasi ini,” tegas dr. Azhar.
Hal senada disampaikan Perwakilan BPJS Kesehatan Pusat, Arief Syaefudin. Ia menekankan implementasi kebijakan baru harus tetap menjaga kesinambungan pelayanan dan kenyamanan peserta JKN.
Adapun RBKP diarahkan untuk menata ulang sistem rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan faskes. KRIS untuk memastikan standar ruang rawat inap yang layak bagi peserta JKN. Sementara iDRG menjadi instrumen reformasi pembiayaan dan tata kelola klaim JKN yang lebih efektif.
*Perkuat Digitalisasi dan SatuSehat*
Bersamaan dengan uji coba tersebut, RSUD dr. Iskak juga didorong memperkuat digitalisasi layanan melalui pengembangan Rekam Medis Elektronik (RME) dan integrasi dengan platform SatuSehat Kemenkes serta sistem BPJS Kesehatan.
Integrasi ini diharapkan memperlancar administrasi, klaim, dan memastikan pelayanan berjalan sesuai standar medis.
Rangkaian peninjauan Kemenkes di Tulungagung berlangsung sejak 23 September 2026. Kegiatan ditutup dengan audiensi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Tulungagung.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes dr. Obrin Parulian, Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan drg. Yuli Astuti Saripawan, Ketua DJSN Dyah Tri Kumolosari, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, serta jajaran Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten dan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung.
Uji coba di Tulungagung akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat sebelum kebijakan RBKP, iDRG dan KRIS diterapkan secara nasional.
