Trenggalek — Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pjs.) Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menyampaikan harapannya agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi anak-anak tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan ekonomi di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin, saat mengikuti rapat sosialisasi percepatan program MBG yang digelar secara daring bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (30/4/2025) dari Gedung Smart Center Kabupaten Trenggalek.
Dalam rapat itu, Mas Ipin menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan teknis program MBG di daerah. Menurutnya, pelaksanaan program MBG tidak bisa diberlakukan secara seragam di seluruh daerah mengingat kondisi geografis dan ekonomi setiap kabupaten berbeda-beda.
“Kalau semua harus pakai SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan kapasitas 3.000 porsi per hari, jelas itu berat untuk daerah seperti Trenggalek atau wilayah kepulauan. Modalnya besar, dan hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa terlibat,” ujar Mas Ipin.
Ia menekankan bahwa MBG harus menjadi peluang untuk mengangkat ekonomi lokal, bukan justru hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pelibatan mitra, termasuk TNI, bisa menjadi solusi distribusi makanan yang lebih merata dan terjangkau.
“Bagi daerah yang tidak seatraktif secara ekonomi, mencari mitra itu sangat sulit. Saya berharap MBG bisa diberikan penugasan kepada TNI agar distribusi bisa menjangkau pelosok dan lebih merata,” ungkapnya.
Mas Ipin juga membagikan praktik baik yang telah dilakukan di Trenggalek, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran dan refokusing untuk pembangunan dapur MBG langsung di sekolah. Salah satunya dengan mengorbankan satu ruang kelas yang diubah menjadi roumble belajar dan dapur, sementara pembiayaannya bersumber dari APBD.
“Kita ingin bangun kantin bergizi di sekolah. Untuk badan hukum pengelolanya, kita libatkan komite sekolah. Karena mereka adalah para wali murid, secara prinsip pasti lebih amanah dan bertanggung jawab,” imbuhnya.
Dari sisi pelaksanaan, uji coba yang dilakukan di beberapa sekolah menunjukkan hasil positif. Makanan yang disiapkan lebih berkualitas, menghemat biaya transportasi, dan diterima siswa dalam kondisi masih hangat. Namun, ia juga mengingatkan potensi risiko seperti makanan basi meskipun secara statistik kecil (0,5%), tetap bisa berdampak buruk dan cepat viral.
Mas Ipin juga mengusulkan agar standar operasional prosedur (SOP) dari BGN bersifat fleksibel. “Saya mengusulkan SOP-nya jangan dikunci mati. Karena ini masih dalam proses belajar bersama untuk menemukan skema terbaik,” tegasnya.
Sebagai tambahan, Bupati Trenggalek ini menawarkan solusi pendanaan yang inovatif melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Skema ini memungkinkan pemerintah daerah membayar kebutuhan MBG secara langsung dan efisien, tanpa perlu menunggu proses tagihan dari vendor.
“Dengan kartu kredit pemerintah, kita bisa eksekusi lebih cepat. Ketika dana APBN atau APBD turun, tinggal dibayarkan ke kartu kredit pemerintah,” pungkasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif ini, Mas Ipin berharap MBG benar-benar menjadi program yang berdampak luas, tidak hanya pada perbaikan gizi tetapi juga pengungkit ekonomi lokal.
