Bantargebang,– Mantan Ketua RW Sumur Batu, Kiman Sumarawan, mengungkapkan keprihatinannya mengenai keberadaan tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang ditunjuk untuk mengawasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Ia menilai bahwa tim tersebut tidak mencerminkan perwakilan masyarakat terdampak, melainkan didominasi oleh individu-individu yang terlibat dalam pemenangan Pilkada 2024.
“Seharusnya tim Monev ini diisi oleh tokoh-tokoh dari lingkungan terdampak langsung, seperti perwakilan RW, RT, maupun komunitas warga sekitar. Namun kenyataannya, sebagian besar justru adalah tim sukses yang ikut dalam kontestasi politik kemarin,” ujar Kiman dalam wawancara dengan Nasional Today di Bekasi.
Kiman juga menyesalkan ketidakterlibatannya dalam tim Monev tahun 2025, meskipun namanya telah diusulkan di tingkat kelurahan. Ia mengungkapkan bahwa saat evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH), namanya tercoret dari daftar.
“Saya sudah terlibat dalam proses pengawasan sejak perubahan dari tim 17, ketika TPST Bantargebang masih dikelola oleh pihak swasta. Namun anehnya, sekarang saya malah tersisih. Pengalaman dan keterlibatan langsung di lingkungan sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak warga,” tambahnya.
Kiman mengkhawatirkan bahwa kondisi ini dapat mengakibatkan fungsi Monev tidak berjalan secara objektif, terutama dalam isu kesehatan lingkungan dan kompensasi bagi warga yang terdampak. Ia berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat meninjau ulang susunan tim Monev agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kiswaningsih,PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH), mendapat sorotan tajam setelah tidak memberikan tanggapan yang memadai terkait keluhan masyarakat. Melalui konfirmasi via WhatsApp, wartawan mencoba menanyakan terkait isu yang terjadi di TPST Bantargebang yang tidak melibatkan tokoh masyarakat setempat.
“Kami sudah mengikuti arahan yang diberikan, tetapi jawaban nya,jadwal saya padat,” ujar Kadis LH. Namun, satu minggu kemudian, ketika Awak Media mencoba menghubungi lagi, alasan yang sama kembali muncul. “Tidak ada jawaban yang serius.”
Kritik ini mencuat karena sebagai pejabat publik, seharusnya Kiswaningsih dapat memberikan contoh yang baik dalam ber etika dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Banyak yang berharap agar Dinas Lingkungan Hidup dapat lebih proaktif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan memberikan solusi yang nyata.
Di tempat terpisah,saat diwawancarai awak Media menyampaikan, saya Ketua DPC,Bekasi, Gerakan Persatuan Nasional kosong Delapan (GPN 08), Ainsyam, juga menyoroti masalah yang sama. Ia menyayangkan bahwa tim Monev diisi oleh orang-orang yang bukan perwakilan pengurus lingkungan. “Seharusnya yang masuk dalam tim Monev itu pengurus lingkungan yang memahami tentang TPST,” tegas Ainsyam saat ditemui di kantornya di Jalan Cut Meutia.
GPN 08, organisasi yang mengawal Asta Cita Presiden RI, menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam memastikan bahwa tim Monev mencerminkan kepentingan masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan harapan akan adanya perubahan dalam struktur tim Monev TPST Bantargebang. Masyarakat berharap agar suara mereka didengar dan diwakili oleh individu yang benar-benar peduli akan isu lingkungan dan kesejahteraan warga tegasnya.
