Aceh–Sumut, Selasa (20/1/2026) — Forum Masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) Singkil–Kombih Lae Shoraya menegaskan urgensi percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di wilayah DAS Singkil–Kombih. Desakan ini menguat seiring semakin seringnya bencana alam yang melanda kawasan tersebut, mulai dari banjir, longsor, erosi, hingga menurunnya fungsi konservasi tanah dan air.
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, Forum Masyarakat DAS Singkil–Kombih secara resmi mengajukan sejumlah program strategis RHL. Usulan tersebut mencakup pembangunan DAM penahan partisipatif, sumur resapan, gully plug, serta pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang direncanakan tersebar di delapan desa dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS.
Ketua Forum Masyarakat DAS Singkil–Kombih, Antoni Tinendung, menyampaikan bahwa program-program tersebut disusun berdasarkan hasil kajian lapangan serta pengalaman langsung masyarakat yang setiap tahun harus menghadapi dampak bencana ekologis.
“Rehabilitasi DAS bukan sekadar menanam pohon, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk memulihkan fungsi alam sebagai penyangga kehidupan. DAM penahan, sumur resapan, dan gully plug adalah infrastruktur ekologis yang efektif untuk menekan risiko banjir dan longsor apabila dibangun secara tepat dan partisipatif,” ujar Antoni.
Ia merinci, program RHL yang diusulkan meliputi pembangunan DAM penahan dalam jumlah memadai untuk mengurangi laju limpasan air dan sedimentasi, pembangunan sumur resapan terutama di wilayah Kota Subulussalam guna meningkatkan cadangan air tanah dan mengurangi genangan, serta pembangunan gully plug di daerah lereng dan alur air kritis sebagai pengendali erosi. Selain itu, pengembangan KBR diproyeksikan menjadi pusat penyedia bibit lokal untuk mendukung kegiatan penghijauan secara berkelanjutan.
Wilayah prioritas rehabilitasi meliputi Desa Rantau Panjang (Kecamatan Longkip), Sultan Daulat, Darul Makmur, dan Binanga, serta Desa Sukaramai (Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat) yang merupakan kawasan hulu DAS Singkil–Kombih.
Sementara di Kabupaten Aceh Singkil, kebutuhan rehabilitasi mendesak berada di Kecamatan Singkohor dan Danau Paris yang mengalami degradasi lahan akibat banjir dan sedimentasi sungai.
Antoni menegaskan bahwa keterlibatan aktif kepala kampung dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program RHL.
“Ini adalah ikhtiar bersama untuk menjaga keselamatan generasi hari ini dan masa depan,” tegasnya.
Upaya masyarakat tersebut mendapat respons positif dari Sigit, Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular Medan–Aceh–Sumut. Ia menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik seluruh usulan yang diajukan dan menilai DAS Singkil–Kombih sebagai wilayah prioritas yang membutuhkan penanganan terpadu.
“Usulan ini sangat relevan dengan semangat pemulihan DAS secara nasional. Rehabilitasi tidak hanya penting untuk pemulihan pascabencana, tetapi juga untuk memperkuat struktur lingkungan agar risiko bencana ke depan dapat ditekan. Tentu pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan dan alokasi anggaran masing-masing kabupaten dan kota,” jelas Sigit.
Forum Masyarakat DAS Singkil–Kombih berharap dukungan penuh dari Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial melalui BPDAS agar program RHL, pembangunan KBR, serta penguatan peran masyarakat dapat direalisasikan secara berkelanjutan.
Selain itu, inisiatif Karang Taruna Kota Subulussalam Wahda yang mengusulkan penanaman tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) dan bambu di sepanjang sempadan sungai serta wilayah rawan DAS Singkil–Kombih dinilai sebagai langkah edukatif dan solutif untuk memperkuat ketahanan lahan dan sumber daya air.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPDAS, dan masyarakat, Forum DAS Singkil–Kombih optimistis program RHL dapat direalisasikan pada tahun 2026 sehingga kawasan DAS kembali berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan dan penopang pembangunan berkelanjutan.
Reporter:
Erwin
