Banyuwangi|Pernyataan kontroversial anggota DPRD Banyuwangi dari Komisi IV, Suwito, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, menuai kecaman luas dari para kepala desa (kades) se-Kabupaten Banyuwangi. Pasalnya, dalam video tersebut, Suwito menyebut bahwa 80 persen kepala desa di Banyuwangi melakukan pemotongan dana bantuan sosial (bansos).
Ucapan itu dianggap menyesatkan dan mencoreng nama baik para kepala desa yang telah bekerja keras menjalankan pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel. Sebagai bentuk protes, para kades se-Banyuwangi berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Banyuwangi dalam waktu dekat.
Kecaman keras datang dari Kepala Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Andrik Tri Waluyo waluyo, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi periode 2024–2029. Dengan nada tegas, Andrik menyebut pernyataan Suwito sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan berpotensi memecah kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
” Suwito harus klarifikasi ucapannya. Kalau dia bilang ada oknum desa yang melakukan pemotongan bansos, silahkan sebutkan desanya. Tapi jangan disamaratan. Tidak semua kepala desa berbuat seperti itu,” tegas Andrik saat ditemui awak media, Kamis ( 13/11/2025 ).
Menurut Andrik, ucapan Suwito yang menyebut angka 80 persen seolah menggeneralisasi seluruh desa di Banyuwangi, mengingat bahwa dari keseluruhan wilayah, sekitar 80 persen memang berstatus desa dan sisanya kelurahan.
” Kalau bicara 80 persen, berarti semua desa dianggap melakukan pelanggaran. Itu tidak benar. Mestinya bicara berdasarkan data dan bukti, bukan asal tuduh,” ujarnya.
Andrik menambahkan, pernyataan semacam itu bisa menimbulkan opini negatif di masyarakat dan merusak citra kepala desa yang selama ini bekerja untuk kepentingan warga.
” Marwah kita sebagai kepala desa harus kita perjuangkan. Jangan sampai ucapan tanpa dasar merusak kepercayaan masyarakat. Kalau memang ada oknum, tunjukkan siapa. Jangan disamaratan semua,” tambahnya
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jika ada aparat desa yang terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi tegas harus diberikan.
” Kalau saya punya staf yang korupsi, saya akan pecat. Dan kalau saya sendiri ketahuan korupsi, saya siap mundur,” tegas Andrik.
Sebagai bentuk solidaritas dan pembelaan terhadap kehormatan para kepala desa, Apdesi Banyuwangi bersama seluruh kepala desa akan menggelar aksi damai di Gedung DPRD Banyuwangi. Mereka menuntut agar Suwito segera memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataannya yang dianggap mencemarkan nama baik kepala desa se-Banyuwangi.
Rencana aksi ini diperkirakan akan menjadi demonstrasi terbesar yang pernah terjadi di Banyuwangi, dengan ratusan kepala desa siap turun ke jalan membawa aspirasi mereka.
Situasi politik di Banyuwangi pun kini memanas. Publik menantikan bagaimana langkah Suwito selanjutnya. Apakah ia akan memenuhi tuntutan para kepala desa dengan meminta maaf, atau justru tetap mempertahankan pernyataannya.
Yang jelas, polemik ini telah mengguncang hubungan antara legislatif dan pemerintahan desa di Banyuwangi, serta menjadi perhatian masyarakat luas.
