Radio Online


 

BanyuwangiBeritaJawa timur

Rolingan Staf di Pemerintahan Desa Tapanrejo Tuai Kritik, Dinilai Sarat Kepentingan Politik

×

Rolingan Staf di Pemerintahan Desa Tapanrejo Tuai Kritik, Dinilai Sarat Kepentingan Politik

Sebarkan artikel ini

Banyuwangi|Adanya perombakan atau rolingan staf di lingkungan Pemerintah Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya menyampaikan rasa tidak puas terhadap kebijakan tersebut, karena dinilai sarat dengan kepentingan politik dan faktor “suka atau tidak suka”.

Tokoh masyarakat tersebut menilai, beberapa posisi dalam struktur pemerintahan desa tidak diisi berdasarkan kompetensi yang sesuai. “Ada kepala dusun yang dijadikan bagian umum, padahal tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Bahkan ada posisi Sekdes yang justru digeser menjadi Kepala Dusun,” ujarnya.

Masyarakat juga menilai, rolingan ini muncul akibat adanya ketidakharmonisan di internal pemerintahan desa selama ini. Kondisi tersebut memunculkan keresahan dan mosi tidak percaya dari sebagian tokoh masyarakat terhadap kebijakan kepala desa.

Saat dikonfirmasi pada Kamis (06/11/2025), Sekretaris Desa Tapanrejo, Mohamad Hasim Malik Ibrahim, enggan memberikan komentar lebih jauh terkait kebijakan rolingan tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya menerima segala keputusan selama proses administrasi diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semua keputusan ada di tangan pimpinan. Saya hanya menjalankan sesuai aturan yang ada,” ucapnya singkat.

Sementara itu, saat awak media berusaha menemui Kepala Desa Tapanrejo, Drs. Sulaiman, untuk dimintai keterangan, yang bersangkutan tidak berada di kantor desa. Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepala desa belum dapat dikonfirmasi terkait dasar dan alasan pelaksanaan rolingan staf tersebut.

Kebijakan pergeseran jabatan di lingkungan Pemerintah Desa Tapanrejo ini masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, yang berharap agar proses pemerintahan berjalan secara profesional dan berlandaskan asas keadilan serta kompetensi.

Comments (0)

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *