Banyuwangi |Program strategis andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang semestinya menjamin gizi anak Indonesia, kini jadi bahan sorotan. Bukan hanya karena kasus keracunan makanan dan food tray impor yang diragukan kehalalannya, tapi juga karena dugaan ribuan dapur fiktif serta keterlibatan politisi dalam bisnis dapur MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah ikhtiar besar bangsa. Sejak digagas Presiden Prabowo, ia dihadirkan bukan sekadar memberi makan kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, atau ibu menyusui, melainkan sebagai janji besar untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045.
Dari hal yang tidak di inginkan Ketua Lembaga Formasi H.Didik B, S.H., mendorong peran serta masyarakat sipil, media, akademisi, dan organisasi profesi gizi untuk bersama sama mengawasi implementasi program di lapangan.
Niat mulia program MBG hanya akan bermakna jika setiap rupiah anggaran benar-benar terkonversi menjadi makanan bergizi yang dikonsumsi anak-anak Indonesia,” ucap Ketua Formasi 24/9/2025.
“Akuntabilitas harus setara dengan besarnya anggaran. Dari itu Lembaga Formasi akan terus mengawal program Presiden Prabowo Subianto, agar hak anak-anak atas gizi tidak tergadai oleh kelalaian manajemen ataupun kepentingan segelintir pihak,” ujarnya
Kami juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak sekadar menilai laporan administratif, tetapi juga melakukan audit kinerja dan keuangan
Jika terbukti ada penyimpangan, Negara wajib menindak tegas baik mitra maupun oknum internal yang terlibat
“Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia,”tegasnya
