Anggota DPR RI dari Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini, SE., ME., menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikan saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Minahasa Utara, Jumat (30/5/2025).
Dalam pidatonya, Novita menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Apalagi, data menunjukkan jumlah perempuan di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta jiwa, yang merupakan potensi besar dalam penguatan ekonomi mikro dan pembangunan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, saya berkesempatan memberikan materi tentang pentingnya mikro ekonomi dan keterlibatan perempuan di dalamnya. Karena membangun tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja,” ujar Novita, yang juga dikenal sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek dan alumni Magister Ekonomi UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA).
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap banyaknya perempuan yang kini memegang peran strategis sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di berbagai daerah. Menurutnya, hal ini merupakan momentum yang tepat untuk mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha perempuan baru yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Peran mereka sangat dinanti untuk menumbuhkembangkan wirausaha perempuan. Kita semua berharap potensi ekonomi daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%, sebagaimana target pemerintah. Dan itu harus dimulai dari daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Novita juga menyoroti pentingnya pemerintah pusat dalam memperkuat komitmen terhadap otonomi daerah. Menurutnya, tidak akan ada kemajuan nasional tanpa penguatan dan kesehatan tata kelola daerah.
“Saya berharap pemerintah pusat benar-benar memperhatikan otonomi daerah dengan serius. Karena tidak akan ada kemajuan nasional tanpa adanya kesehatan otonomi daerah,” pungkasnya.
Munas VI APKASI sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-25 organisasi tersebut, yang dihadiri oleh para kepala daerah dan pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia. Kehadiran Novita Hardini dalam forum nasional ini menjadi sorotan karena konsistensinya dalam memperjuangkan isu-isu pemberdayaan perempuan, ekonomi kerakyatan, dan pembangunan berbasis inklusi sosial.
