Trenggalek, Wacana perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) di Kabupaten Trenggalek dengan menambah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi. Ia menegaskan bahwa wacana tersebut belum masuk dalam tahap pembahasan resmi karena pemerintah daerah masih fokus pada efisiensi anggaran dari pusat.
“Jadi pembahasannya secara resmi akan dilakukan setelah harmonisasi anggaran akibat efisiensi selesai. Intinya, kita harus pastikan dulu kondisi keuangan di Kabupaten Trenggalek stabil,” ujar Doding, Senin (10/3/2025).
Menurutnya, usulan penambahan OPD ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Hal ini senada dengan pernyataan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau yang akrab disapa Mas Ipin. Ia menyebut salah satu usulan yang diajukan adalah pemisahan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) menjadi dua instansi, yaitu pengelolaan aset dan keuangan.
Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) juga diusulkan untuk dipecah menjadi dua instansi terpisah, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
“Untuk optimalisasi pengelolaan aset daerah, kita perlu pemisahan Bakeuda. Sementara pemisahan Disdikpora dimaksudkan untuk lebih memperkuat peran pemuda serta meningkatkan pendapatan melalui fasilitas olahraga,” jelas Mas Ipin.
Ia menambahkan bahwa pembahasan resmi terkait wacana ini akan dilakukan setelah harmonisasi anggaran selesai, sehingga tidak membebani keuangan daerah. “Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPRD agar kondisi keuangan stabil terlebih dahulu,” pungkasnya.
