Ramainya warga Trenggalek mengecek status desil dan mendapati dirinya berada pada desil 10 menunjukkan satu hal penting: data sosial-ekonomi bukan sekadar angka di layar. Bagi masyarakat, angka tersebut bisa berkaitan dengan harapan memperoleh bantuan pendidikan, keringanan biaya kuliah, maupun akses terhadap berbagai program pemerintah. Karena itu, ketika seseorang yang merasa kehidupannya biasa saja tiba-tiba tercatat dalam desil 10, wajar jika muncul pertanyaan dan kegelisahan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek telah memberikan klarifikasi bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan DTSEN maupun penetapan desil. Sensus Ekonomi memiliki tujuan dan indikator sendiri, sementara perubahan status desil dilakukan melalui mekanisme pemutakhiran data yang berbeda. Bahkan, proses perubahan status desil membutuhkan tahapan yang tidak singkat.
Klarifikasi ini tentu penting. Jangan sampai masyarakat menganggap kedatangan petugas Sensus Ekonomi ke rumah sebagai penyebab berubahnya status desil. Kesalahpahaman semacam itu justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses pendataan pemerintah.
Persoalan yang lebih besar sebenarnya bukan hanya soal apakah Sensus Ekonomi berkaitan dengan DTSEN atau tidak. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat memahami data yang menentukan posisi sosial-ekonominya.
Desil 10 secara sederhana bisa dipahami sebagai kelompok dengan posisi ekonomi relatif lebih tinggi dalam klasifikasi tertentu. Tetapi kehidupan masyarakat tidak selalu sesederhana sebuah angka. Ada keluarga yang memiliki aset tetapi pendapatan bulanannya terbatas. Ada pula keluarga yang tampak memiliki penghasilan cukup, tetapi harus menanggung biaya pendidikan, kesehatan, utang, atau kebutuhan keluarga besar.
Data harus diperlakukan sebagai instrumen kebijakan, bukan sebagai vonis terhadap kondisi seseorang.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa data pemerintah tidak selalu langsung berubah ketika kondisi ekonomi seseorang mengalami perubahan. Dibutuhkan mekanisme verifikasi, pengajuan, pemutakhiran, dan sinkronisasi agar perubahan status tidak dilakukan secara sembarangan.
BPS Trenggalek menyebut layanan pengecekan desil banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan KIP, PIP, maupun penentuan UKT. Ini menunjukkan bahwa akurasi data bukan persoalan administratif semata. Bagi sebuah keluarga, status desil bisa menentukan peluang seorang anak melanjutkan pendidikan.
Pemerintah perlu memastikan dua hal berjalan bersamaan: kualitas data dan komunikasi publik. Data yang akurat tanpa penjelasan yang mudah dipahami akan melahirkan kebingungan. Sebaliknya, penjelasan yang baik tanpa data yang akurat juga tidak cukup.
Bagi warga Trenggalek, fenomena ini seharusnya menjadi momentum untuk membangun budaya literasi data. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa ada kesalahan hanya karena angka yang muncul tidak sesuai perkiraan. Tetapi pemerintah juga tidak boleh menganggap kebingungan masyarakat sebagai persoalan kecil.
Tujuan utama pendataan bukan membuat masyarakat sibuk mengejar angka desil, melainkan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kondisi nyata rakyat.
Data yang baik seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat bukan menjadi tembok yang membuat warga merasa tidak dipahami.
Penulis : Redy Hardianto
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Trenggalek
