TRENGGALEK – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Mugianto, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menunda rencana pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di wilayah Watulimo–Munjungan. Ia menilai, anggaran sebesar Rp20 miliar yang telah dialokasikan untuk proyek tersebut lebih baik dialihkan sementara guna menangani bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Trenggalek.
“Jadi memang kita harus cermat. Di saat situasi seperti hari ini, kita perlu mengambil langkah efisiensi anggaran,” ujar Mugianto dari Fraksi Demokrat usai rapat kerja bersama Badan Keuangan Daerah (Bakauda), Senin (16/6/2025).
Mugianto menyebut, anggaran sebesar Rp20 miliar itu sebaiknya digunakan untuk mempercepat proses pemulihan wilayah-wilayah terdampak bencana, seperti Kecamatan Bendungan, Munjungan, dan Panggul. Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, sehingga pengalihan dana untuk kebutuhan mendesak menjadi langkah yang bijak.
“Kami minta pembebasan lahan itu ditangguhkan dulu. Karena kita lihat, dengan kondisi dan situasi tahun ini, kemampuan keuangan kita sangat terbatas,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur yang telah membantu dalam penanganan bencana di beberapa titik. Termasuk di antaranya pembangunan jembatan Beile yang menghubungkan Munjungan dan Panggul serta pengerjaan sodetan sungai untuk mencegah banjir susulan.
“Ini menjadi contoh bahwa perhatian terhadap penanggulangan bencana harus jadi prioritas. Jangan sampai kita mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat yang saat ini benar-benar membutuhkan perhatian cepat,” tambahnya.
Mugianto berharap Pemkab Trenggalek dapat meninjau ulang prioritas anggaran pembangunan dan menyesuaikannya dengan kondisi riil yang sedang dihadapi masyarakat, terutama dalam konteks tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
