JEMBRANA, BALI – Dimulainya Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana menjadi titik terang sekaligus harapan besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Namun di tengah antusiasme tersebut, muncul peringatan tegas agar proyek bernilai triliunan rupiah ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ketua Umum Lembaga Formasi, H. Didik Budhiarto, S.H., menyampaikan pandangan kritis sekaligus harapan agar proyek strategis nasional ini benar-benar membawa manfaat maksimal bagi rakyat, bukan sebaliknya.
“Dimulainya proyek PSN di Pengambengan Jembrana adalah titik terang bagi perekonomian masyarakat. Namun jangan sampai proyek PSN ini menjadi ladang untuk meraup rupiah oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab,” tegas H. Didik, S.H., kepada awak media, Rabu (30/9/2026).
H. Didik, S.H., meminta pihak pelaksana proyek untuk senantiasa mengedepankan mutu dan kualitas konstruksi, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proyek yang dibiayai uang negara wajib dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
“Kami meminta kepada pihak pelaksana proyek PSN untuk mengedepankan mutu dan kualitasnya. Jangan sampai proyek negara ini dijadikan ajang bisnis semata,” ujarnya.
Selain aspek kualitas, Ketua Umum Formasi juga menyoroti aspek penyediaan bahan material konstruksi. Ia mendesak pihak terkait untuk memastikan tidak menggunakan material yang berasal dari tambang ilegal. Sebaliknya, bahan baku sebaiknya diprioritaskan dari tambang rakyat yang sah di wilayah Bali, agar dampak ekonomi proyek ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
“Kami juga meminta kepada pihak terkait untuk memantau pekerjaan proyek strategis ini. Jangan memakai material dari tambang ilegal. Kalau bisa, bahan material diutamakan dari para tambang rakyat di Bali,” tegas H. Didik, S.H.
Pernyataan ini menjadi pengingat penting di tengah dimulainya proyek pemindahan pelabuhan perikanan dari Benoa ke Pengambengan yang digagas sejak 2019 dan beranggaran Rp1,2 triliun. Masyarakat berharap proyek ini berjalan transparan, berkualitas, bersih dari praktik korupsi, dan benar-benar menyerap tenaga kerja serta mendongkrak perekonomian warga Jembrana dan Bali secara luas.
