BANYUWANGI, 2 Oktober 2026 – Menyusul kabar penangkapan salah satu anggot DPRD yang diamankan Polrestabes Surabaya terkait kasus narkotika, muncul desakan agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi segera menjalani tes urine. Ketua Lembaga Formasi, Didik Budiharto, S.H., mendorong pihak berwenang maupun pimpinan DPRD untuk segera mengambil langkah preventif dan transparan tersebut guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakil rakyat.
Menurut Didik, tes urine menyeluruh ini sangat penting untuk menjawab keresahan yang kini tumbuh di tengah masyarakat sekaligus membuktikan bahwa institusi DPRD benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba.
“Tes urine semua anggota DPRD Banyuwangi, segera ambil langkah preventif dan transparansi agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD tetap terjaga,” tegas Didik Budiharto, S.H., kepada awak media, Jumat (2/10/2026).
Desakan ini muncul sebagai respons atas kasus yang menyeret salah satu anggota DPRD Banyuwangi yang diamankan pihak kepolisian dalam operasi Satres narkoba Polrestabes Surabaya. Kejadian ini memicu kekhawatiran publik apakah ada anggota lain yang juga terlibat.
“Desakan ini muncul menyusul kabar adanya anggota DPRD Banyuwangi yang diamankan Polrestabes Surabaya terkait narkotika. Tes urine penting untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik kepada lembaga DPRD,” jelasnya.
Didik menegaskan, keterbukaan dan tindakan tegas adalah cara terbaik untuk memulihkan citra lembaga. Jika semua anggota bersih, hasil tes itu justru menjadi bukti bahwa DPRD Banyuwangi tetap terjaga integritasnya. Sebaliknya, jika ada yang positif, maka dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan peraturan kelembagaan.
“Jangan biarkan keraguan berkepanjangan. Transparansi adalah kunci. Semakin cepat diambil langkah nyata seperti tes urine menyeluruh, semakin cepat pula kepercayaan rakyat dapat dipulihkan,” tambahnya.
Lembaga Formasi berharap usulan ini segera mendapat tanggapan positif dari pimpinan DPRD Banyuwangi maupun pihak terkait. Langkah preventif ini bukan bentuk kecurigaan, melainkan upaya nyata menjaga marwah lembaga dan memastikan seluruh wakil rakyat tetap menjadi teladan bagi masyarakat.
