BeritaJawa TengahJeparaNasionalPeristiwaTeknologi

Tragedi Kecelakaan Kerja di Area PLTU Jepara: Habib Mutfiali Meninggal Dunia, Tanggungjawab PT MKP dan PT KPJB Dipertanyakan

×

Tragedi Kecelakaan Kerja di Area PLTU Jepara: Habib Mutfiali Meninggal Dunia, Tanggungjawab PT MKP dan PT KPJB Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

JEPARA | NASIONALTODAY – Kecelakaan kerja kembali merenggut nyawa seorang pekerja di lingkungan operasional PLTU Tanjung Jati B Jepara. Seorang pekerja bernama Habib Mutfiali, yang bekerja sebagai helper mekanik pada perusahaan subkontraktor PT Mitra Karya Prima (PT MKP) anak perusahaan dari PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS) yang dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat menjalankan aktivitas pekerjaan di area bunker gypsum sekitar roller conveyor milik PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB) PLTU Tanjung Jati B Unit 3 dan 4, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari seorang rekan korban, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 09.27 WIB.

Menurut keterangan narasumber, saat itu korban sedang melakukan aktivitas penarikan kawat di dekat roller conveyor bunker gypsum. Dalam proses pekerjaan tersebut, korban diduga masuk atau tertarik ke dalam bagian mesin conveyor hingga mengalami luka sangat serius pada sebagian tubuhnya.

Setelah kejadian, korban segera dievakuasi dan dibawa ke RSI Sultan Hadlirin Jepara untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawa korban tidak dapat diselamatkan, kemudian Jenazah almarhum Habib Mutfiali dibawa ke rumah duka di Desa Kancilan, RT 04 RW 07, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.

Almarhum dalam Kondisi Sehat saat Bekerja

Berdasarkan keterangan awal dari rekan kerja korban, sebelum menjalankan aktivitas pekerjaan pada Kamis pagi, 12 November 2026, almarhum Habib Mutfiali dalam kondisi sehat walafiat dan tidak sedang mengalami sakit atau keluhan kesehatan yang diketahui.

Korban berangkat dan menjalankan aktivitas pekerjaan sebagaimana biasanya. Dengan demikian, informasi awal yang diterima redaksi menunjukkan bahwa peristiwa yang menimpa korban terjadi ketika yang bersangkutan sedang melaksanakan pekerjaan dalam kondisi tubuh sehat.

Keterangan mengenai kondisi korban sebelum bekerja ini penting untuk menjadi bagian dari pemeriksaan kronologi kecelakaan. Namun, penyebab medis kematian dan faktor teknis yang mengakibatkan kecelakaan tetap harus dipastikan melalui keterangan medis serta hasil investigasi pihak berwenang.

Polisi Lakukan Olah TKP

Dihimpun dari berbagai sumber, pasca kejadian, aparat kepolisian bersama unsur terkait melakukan penanganan di lokasi kejadian. Sekitar pukul 15.20 WIB, tim gabungan dari Satreskrim Polres Jepara, Polsek Kembang, Koramil Bangsri, serta pihak manajemen melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Regulasi pekerja (worker) atau buruh (labor) PLTU dan kutipan analisis kebijakan oleh icel.or.id

Regulasi pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia saat ini masih mengacu pada aturan ketenagakerjaan umum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang no 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan).

Mengatur hak dasar pekerja PLTU (tetap, kontrak/PKWT, maupun alih daya), termasuk upah layak/minimum, waktu kerja dan istirahat, perlindungan PHK, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (bipartit, mediasi, konsiliasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial).

Secara umum, UU Ketenagakerjaan membagi jenis hubungan kerja menjadi pekerja waktu tertentu (PKWT) dan pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain itu, terdapat pula pekerjaan alih daya (outsourcing).

Ketentuan PKWT (UU No. 6 Tahun 2023) pekerja kontrak waktu tertentu memiliki batas durasi hingga 5 tahun (dengan ketentuan perpanjangan sesuai aturan) dan berhak atas kompensasi pasca-kontrak serta jaminan sosial. Jaminan sosial pekerja berhak atas kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (termasuk jaminan kecelakaan kerja yang krusial di sektor pembangkitan listrik).

Regulasi Ketenagalistrikan dan Transisi Energi Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan mengatur perizinan dan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha penunjang ketenagalistrikan.

Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menyebutkan bahwa kegiatan peningkatan energi perlu memperhatikan faktor K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) serta dampak sosial, namun belum mengatur perlindungan PHK secara eksplisit.

Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik mengatur percepatan transisi energi dan pengakhiran masa operasional PLTU, tetapi belum memuat ketentuan khusus terkait perlindungan hak, kompensasi, atau alih profesi pekerja terdampak.

Celah Lemahnya Regulasi yang Disorot

Belum ada aturan turunan khusus transisi berkeadilan dan ketiadaan regulasi teknis lintas sektor (energi dan ketenagakerjaan) membuat pekerja kontrak, alih daya, dan pekerja harian/musiman rentan menghadapi ketidakpastian status kerja, minimnya data inventarisasi pekerja terdampak, dan kurangnya program reskilling ke sektor hijau.

Terkhusus untuk pekerja outsourcing, pada dasarnya bentuk jenis hubungan kerja dapat berupa PKWT atau PKWTT. Adapun yang menjadi pembeda adalah perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya. Dalam konteks ini, perlindungan hak pekerja/buruh, upah, kesejahteraan, dan perselisihan menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya dan sudah semestinya perusahaan alih daya mematuhi hak pekerja.

Profil umum pekerja dan kondisi pekerja di PLTU dikenal empat jenis pekerja. Pembagian tersebut didasari oleh jenis pekerjaan, lama pekerjaan, dan skema pembayaran upah, yakni:

  1. Pekerja Tetap (PKWTT), yakni pekerja yang hubungan kerjanya tidak terbatas waktu.
  2. Pekerja Kontrak (PKWT), yakni pekerja yang hubungan kerjanya terbatas oleh jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
  3. Pekerja Alih Daya (outsourcing), yakni pekerja yang pekerjaannya yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dimana pekerjaan tersebut dialihkan ke pihak atau  perusahaan lain. Adapun pekerja outsourcing dapat merupakan pekerja PKWT ataupun PKWTT.

Pekerja Musiman, yakni pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan musim/cuaca atau kondisi tertentu. Adapun pekerja musiman dikategorikan sebagai pekerja PKWT.

Umumnya, pekerja musiman ini berasal dari masyarakat lokal di sekitar PLTU ditemukan bahwa para pekerja memiliki hubungan kerja yang variatif dengan perusahaannya. Untuk pekerja tetap, umumnya diterapkan pada pekerja dengan masa kerja di atas lima tahun, sedangkan untuk pekerja kontrak diterapkan pada para pekerja dengan masa kerja di bawah lima tahun.

Adapun dua kategori ini berlaku bagi para pekerja yang terikat dengan hubungan kerja secara langsung dengan perusahaan pengoperasian PLTU dan dengan jenis pekerjaan inti, seperti operation production, teknisi listrik, K3 lingkungan, balance of plant (BOP), operator boiler, serta ground floor.

Namun, untuk pekerja alih daya (outsourcing), mayoritas di antara pekerja masih terikat dengan PKWT, sekalipun masa kerjanya sudah di atas lima tahun. Kehadiran perusahaan alih daya ini pun dijadikan sebagai penyuplai tenaga kerja bagi jenis pekerjaan non-core business, seperti supir dan satpam, hingga pekerjaan core business atau inti seperti petugas quality control, operator maupun pengarah crane batubara.

CATATAN REDAKSI

Redaksi menerima hak jawab, hak koreksi, dan hak sanggah dari narasumber maupun pihak-pihak terkait atas pemberitaan ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Setiap klarifikasi, koreksi, maupun tanggapan yang disampaikan akan menjadi perhatian redaksi dan ditindaklanjuti secara profesional, proporsional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Comments (0)

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *