Jawa TengahJeparaNasionalPemerintahan

Proyek Pembangunan Laboratorium BBPBAP Jepara, Proses Lelang hingga Pelaksanaan Diduga Abaikan K3

×

Proyek Pembangunan Laboratorium BBPBAP Jepara, Proses Lelang hingga Pelaksanaan Diduga Abaikan K3

Sebarkan artikel ini

 

JEPARA | NASIONALTODAY – Proyek pembangunan Laboratorium di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara dengan nilai kontrak mencapai Rp11,87 miliar menjadi perhatian.

Selain proses pengadaan dan informasi nilai kontrak, pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut juga disorot terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dikutip dari laman resmi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) INAPROC Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), paket pekerjaan konstruksi dengan nama Pembangunan Laboratorium Jepara Tahun Anggaran 2026 tercatat memiliki kode paket 10835004000 dan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 66942791.

Dalam informasi pengadaan tersebut, nilai pagu paket tercatat sebesar Rp11.985.262.000, sedangkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp11.985.261.000. Lokasi pekerjaan berada di BBPBAP Jepara.

Sejumlah perusahaan tercatat sebagai peserta dengan harga penawaran dan harga terkoreksi, di antaranya:

1. PT Pri Yaka Karya, perusahaan jasa konstruksi asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan penawaran yang tercantum Rp1,11.

2. PT Pulau Intan Perdana, perusahaan kontraktor konstruksi yang beralamat di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan nilai penawaran Rp11.877.394.511,91.

3. Bangun Sinergi Bersama dengan nilai penawaran Rp11.407.888.193,10.

Sementara itu, informasi pemenang berkontrak mencantumkan nilai pagu sebesar Rp11.985.262.000 dan HPS sebesar Rp11.985.262.000.

Adapun instansi dan satuan kerja yang tercantum adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Setditjen Perikanan Budidaya), Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Tujuan dan Ruang Lingkup Pembangunan

Dalam uraian singkat pekerjaan, pembangunan laboratorium atau Construction of Laboratory in Jepara merupakan pekerjaan konstruksi pembangunan fasilitas laboratorium yang berlokasi di BBPBAP Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan fasilitas tersebut bertujuan memastikan kualitas induk, benur, dan air pada fasilitas produksi untuk mendukung budidaya udang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan diharapkan meningkatkan akses pembenihan terhadap induk yang andal dan unggul serta mempertahankan standar produksi yang tinggi.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan persiapan, struktur dan arsitektur bangunan, mekanikal dan elektrikal, utilitas, serta pekerjaan penunjang lainnya, termasuk penataan lingkungan sekitar bangunan.

Pelaksanaan pekerjaan direncanakan selama 240 hari kalender sejak tanggal efektif kontrak. Adapun hasil akhir yang ditargetkan berupa bangunan laboratorium sesuai gambar rencana dan spesifikasi teknis, dilengkapi dokumen administrasi, laporan kemajuan, laporan akhir, serta dokumen serah terima pekerjaan.

Nilai Kontrak Rp11,87 Miliar, Bersumber dari Pinjaman ADB

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di area pembangunan, pekerjaan tersebut mencantumkan sumber pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), dengan Loan Number 4283.

Papan proyek juga mencantumkan sejumlah informasi, yakni:

  • Nomor kontrak: 1934/DJPB.IISAP/KONTRAK/VI/2026.
  • Tanggal kontrak: 11 Juni 2026.
  • Nilai kontrak: Rp11.877.394.511,91.
  • Durasi kontrak: 8 bulan.
  • Kontraktor pelaksana: PT Pulau Intan Perdana.

Dengan demikian, nilai kontrak yang tercantum pada papan proyek mencapai hampir Rp11,88 miliar dengan sumber pendanaan pinjaman ADB.

Sejumlah Pekerja Diduga Tidak Menggunakan APD

Persoalan lain muncul dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Saat awak media mendatangi lokasi pembangunan Laboratorium BBPBAP Jepara pada Kamis (5/11/2026), terlihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas konstruksi tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar K3 oleh kontraktor pelaksana, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja selama aktivitas konstruksi berlangsung.

Padahal, penggunaan APD merupakan bagian penting dalam upaya mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jenis perlindungan yang diperlukan harus disesuaikan dengan potensi bahaya di masing-masing area pekerjaan.

Ketentuan K3 dan Kewajiban Penggunaan APD

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sementara itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri mengatur kewajiban penyediaan dan penggunaan APD di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya bagi tenaga kerja.

Jenis APD tersebut meliputi pelindung kepala, mata dan muka, telinga, pernapasan, tangan, kaki, pakaian pelindung, alat pelindung jatuh, serta pelampung sesuai kebutuhan dan potensi risiko pekerjaan.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur kewajiban perlindungan keselamatan tenaga kerja di tempat kerja.

Dengan adanya ketentuan tersebut, kontraktor pelaksana maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan perlu memastikan penerapan K3 berjalan sesuai standar, bukan sekadar memenuhi kelengkapan administrasi proyek.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juga Perlu Transparan

Selain persoalan K3, proses pengadaan proyek juga menjadi bagian yang perlu dicermati. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur perubahan sejumlah ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan pengadaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, maupun pemerintah desa yang dibiayai APBN, APBD, atau APB Desa, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Dalam Pasal 61 juga terdapat ketentuan mengenai pengecualian pengadaan barang/jasa pada badan layanan umum (BLU) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

Oleh karena itu, informasi mengenai metode pengadaan, peserta, harga penawaran, penetapan pemenang, nilai kontrak, hingga pelaksanaan pekerjaan perlu dicermati berdasarkan dokumen pengadaan dan ketentuan yang berlaku.

Perlu Klarifikasi dan Pengawasan

Proyek pembangunan Laboratorium BBPBAP Jepara dengan nilai kontrak hampir Rp11,88 miliar tersebut merupakan fasilitas strategis untuk mendukung peningkatan kualitas produksi budidaya perikanan.

Namun, tujuan pembangunan yang baik harus diimbangi dengan pelaksanaan pekerjaan yang transparan, akuntabel, memenuhi spesifikasi teknis, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Pihak BBPBAP Jepara sebagai lokasi pembangunan, instansi terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsultan pengawas, serta kontraktor pelaksana PT Pulau Intan Perdana perlu memberikan penjelasan mengenai penerapan K3 di lokasi proyek.

Termasuk memastikan apakah seluruh pekerja telah mendapatkan APD sesuai risiko pekerjaan, bagaimana pengawasan keselamatan dilakukan, serta apakah terdapat evaluasi terhadap temuan pekerja yang beraktivitas tanpa perlindungan diri.

Klarifikasi juga diperlukan terkait data proses pengadaan, metode pemilihan penyedia, serta kesesuaian antara informasi pada sistem pengadaan dengan dokumen kontrak dan papan proyek.

Transparansi dan pengawasan menjadi penting agar pembangunan fasilitas laboratorium bernilai miliaran rupiah tersebut tidak hanya menghasilkan bangunan yang berkualitas, tetapi juga terlaksana dengan mengutamakan keselamatan para pekerjanya.

CATATAN REDAKSI

Redaksi menerima hak jawab, hak koreksi, dan hak sanggah dari narasumber maupun pihak-pihak terkait atas pemberitaan ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Setiap klarifikasi, koreksi, maupun tanggapan yang disampaikan akan menjadi perhatian redaksi dan ditindaklanjuti secara profesional, proporsional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Comments (0)

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *