PPPK BBPBAP Jepara Tewas Tersengat Listrik, Ahli Waris Menunggu Santunan dan Kepastian Hak Beasiswa Anak
Sebarkan artikel ini
JEPARA | NASIONALTODAY – Keluarga dan ahli waris almarhum Mohammad Syafii (26), pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, hingga Sabtu (21/11/2026) masih menunggu kepastian pemenuhan hak-hak almarhum, termasuk santunan kematian akibat kecelakaan kerja dan jaminan pendidikan bagi anak yang ditinggalkan.
Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.
Almarhum Mohammad Syafii merupakan warga RT 005 RW 001, Desa Wanusobo, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Ia merupakan putra tunggal pasangan Suparjono (66) dan Suratmi (60).
Karangan bunga
Semasa hidupnya, almarhum telah menikah dengan Anis Ika, warga Dukuh Kaligede, Desa Kecapi, yang bekerja di PT HWI bagian assembling. Dari pernikahan tersebut, almarhum meninggalkan seorang anak perempuan berusia sekitar empat tahun berinisial MAS.
Sertifikat Kompetensi Budidaya Perikanan Pembesaran Udang Air Payau BNSP.
Kepergian Mohammad Syafii meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Namun, di tengah suasana kehilangan tersebut, keluarga berharap seluruh hak almarhum sebagai pegawai ASN berstatus PPPK Paruh Waktu dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Riwayat Pekerjaan dan Kompetensi Almarhum
Mohammad Syafii bin Suparjono merupakan lulusan MA Shofa Marwah Jepara tahun 2018. Sebelum menjadi PPPK Paruh Waktu BBPBAP Jepara pada tahun 2026, almarhum telah bekerja di lingkungan instansi tersebut.
Okupasi Operator Budidaya Ikan dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan atau LSP-KP.
Berdasarkan keterangan keluarga, almarhum telah mengabdikan diri hampir tujuh tahun, dengan pengalaman sekitar empat tahun sebagai pegawai magang dan tiga tahun sebagai PPPK Paruh Waktu.
Dalam bidang perikanan budidaya, almarhum juga memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP).
Sertifikat tersebut meliputi kompetensi budidaya perikanan pembesaran udang air payau tahun 2020 serta okupasi operator budidaya ikan tahun 2024.
Keluarga Mengikhlaskan Kepergian, tetapi Menunggu Hak-Hak Almarhum
Menindaklanjuti informasi meninggalnya pegawai BBPBAP Jepara tersebut, awak media melakukan wawancara dan klarifikasi kepada keluarga serta sejumlah pihak terkait.
Suparjono, ayah kandung almarhum, saat ditemui di kediamannya pada Kamis (19/11/2026) dan Sabtu (21/11/2026), membenarkan bahwa putranya telah bekerja cukup lama di lingkungan BBPBAP Jepara.
Sementara itu, Anis Ika, istri almarhum, menjelaskan bahwa suaminya telah mengabdikan diri selama hampir tujuh tahun di instansi tersebut.
“Empat tahun almarhum suami saya bekerja sebagai pegawai magang dan tiga tahun PPPK Paruh Waktu di BBPBAP Jepara. Kami telah mengikhlaskan kepergian almarhum. Saat ini kami menunggu informasi terkait hak-hak almarhum yang sedang diproses,” ujar Anis Ika, Sabtu (21/11/2026).
Di sisi lain, Suratmi, ibu kandung korban, mengungkapkan bahwa informasi awal mengenai kecelakaan kerja yang menimpa anaknya justru disampaikan oleh rekan kerja almarhum bernama Heru, warga Ngemplak, Kelurahan Ujungbatu, Jepara.
“Senin siang (2/11/2026), saat saya berada di rumah, Heru mendatangi rumah saya. Dia menginformasikan bahwa anak saya, Mohammad Syafii, mengalami kecelakaan kerja akibat tersengat jaringan listrik saat bekerja,” ungkap Suratmi kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa pada saat kejadian, keluarga tidak menerima informasi langsung dari pihak BBPBAP Jepara mengenai peristiwa yang menimpa anaknya.
“Pada saat kejadian, tidak ada informasi dari pihak BBPBAP Jepara tentang peristiwa yang menimpa anak saya,” imbuhnya.
Ayah Korban Datangi BBPBAP Jepara dan Melihat Lokasi Kejadian
Pada Jumat (20/11/2026), Suparjono mendatangi kantor BBPBAP Jepara untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan kecelakaan kerja yang mengakibatkan putranya meninggal dunia.
Dalam pertemuan tersebut, ia memperoleh penjelasan bahwa peristiwa yang dialami almarhum masih dalam penanganan dan proses pengajuan hak-hak almarhum beserta ahli waris, termasuk santunan kematian.
Suparjono juga menyampaikan bahwa dirinya sempat melihat lokasi tempat kejadian perkara (TKP), yakni di saluran pembuangan area tambak BBPBAP Jepara.
Menurut pengamatannya, lokasi korban saat kejadian berjarak sekitar enam meter dari jaringan listrik PLN.
“Saya diberikan penjelasan kalau ada kabel Wi-Fi putus di lokasi kejadian,” tambah Suparjono.
Kronologi Kecelakaan Kerja yang Merenggut Nyawa Mohammad Syafii
Berdasarkan keterangan keluarga dan informasi yang dihimpun awak media, peristiwa kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Senin (2/11/2026), ketika Mohammad Syafii sedang menjalankan aktivitas pekerjaannya di area tambak BBPBAP Jepara.
Korban diduga tersengat aliran listrik yang berkaitan dengan kondisi jaringan kabel di sekitar lokasi tambak.
Setelah kejadian, korban dievakuasi dari lokasi dalam kondisi masih hidup dan kemudian dibawa ke RS Graha Husada Jepara untuk mendapatkan penanganan medis.
Pada Senin sore (2/11/2026), Suratmi diantar oleh Angga, keponakannya, mendatangi RS Graha Husada Jepara. Ia melihat kondisi Mohammad Syafii ketika dipindahkan dari ruang perawatan menuju Instalasi Gawat Darurat (UGD).
Pada Selasa (3/11/2026), Suratmi kembali melihat kondisi fisik anaknya di UGD. Ia mendapati adanya luka yang diduga merupakan bekas sengatan listrik atau luka bakar akibat aliran listrik.
Namun, setelah menjalani penanganan medis, Mohammad Syafii akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Selasa (3/11/2026).
Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di pemakaman Ngancar. Pihak keluarga juga telah menerima akta kematian serta rekam medis dari RS Graha Husada Jepara.
Hasil Penelusuran dan Klarifikasi kepada RS Graha Husada
Untuk memastikan informasi mengenai penyebab meninggalnya pegawai BBPBAP Jepara tersebut, pada Kamis (5/11/2026), awak media menemui Yuni, Humas RS Graha Husada Jepara.
Yuni membenarkan bahwa terdapat pasien dari BBPBAP Jepara yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.
Ketika dikonfirmasi apakah pasien sebelumnya mendapatkan perawatan akibat kecelakaan kerja tersengat aliran listrik, Yuni membenarkan informasi tersebut.
Kepala BBPBAP Jepara Benarkan Korban Tersengat Jaringan Listrik
Selanjutnya, pada Kamis (5/11/2026), awak media melakukan klarifikasi kepada Kepala BBPBAP Jepara, Mulyanto, S.T., M.Si., didampingi Harunur Rasyid, A.Md., selaku Kasubbag Umum BBPBAP Jepara, di gedung ruang pelayanan terpadu.
Dalam keterangannya, Mulyanto membenarkan bahwa Mohammad Syafii meninggal dunia akibat tersengat jaringan kabel listrik di area tambak.
“Korban meninggal dunia memang akibat tersengat jaringan kabel listrik di area tambak,” ungkapnya.
Mulyanto menjelaskan bahwa dirinya menerima laporan kejadian ketika sedang berada di Brebes. Hingga saat itu, pihak BBPBAP Jepara masih melakukan pendalaman untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara menyeluruh.
“Saya mendapatkan laporan kejadian ketika berada di Brebes dan saat ini kami masih melakukan upaya pendalaman. Kami juga sudah melaporkan kejadian ini ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan direncanakan akan melakukan pengumpulan data serta keterangan,” ujarnya.
Dugaan Kabel Wi-Fi Putus Mengenai Jaringan Listrik PLN
Mengenai kronologi kecelakaan, Mulyanto menyampaikan informasi awal yang diterimanya bahwa korban sedang melakukan aktivitas menabur pakan udang di area tambak.
Menurut informasi tersebut, kondisi cuaca ketika kejadian berlangsung sedang hujan rintik-rintik disertai angin kencang.
“Informasi yang saya peroleh, pada saat kejadian, kondisi cuaca hujan rintik-rintik dan angin bertiup kencang. Ada kabel Wi-Fi yang putus kemudian mengenai kabel listrik PLN yang terkelupas, sehingga korban tersengat jaringan listrik di atas,” tambahnya.
Informasi tersebut menjadi salah satu bagian penting yang perlu didalami melalui pemeriksaan teknis untuk memastikan hubungan antara kondisi jaringan kabel, instalasi listrik, dan penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pekerja tersebut.
Kondisi Instalasi Kabel dan Aspek Keselamatan Kerja Menjadi Sorotan
Dalam penelusuran awak media di lingkungan BBPBAP Jepara, terlihat secara kasatmata sejumlah kabel pada tiang jaringan listrik dalam kondisi menjuntai, terkelupas, dan tampak tidak tertata dengan baik.
Awak media juga mendapati posisi kabel jaringan Wi-Fi berada di bagian bawah tiang jaringan kabel PLN.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan penataan instalasi jaringan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya di lingkungan tambak yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bahaya sengatan listrik.
Ketika dikonfirmasi mengenai jaringan internet Wi-Fi yang digunakan di lingkungan BBPBAP Jepara, Mulyanto membenarkan bahwa jaringan kabel internet tersebut merupakan layanan milik IndiHome.
BBPBAP Janji Melakukan Pembenahan dan Memenuhi Hak Korban
Mengenai hak-hak korban, Mulyanto menyatakan bahwa pihaknya akan memenuhi hak-hak yang menjadi tanggung jawab instansi.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak BBPBAP Jepara telah menyampaikan belasungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga korban.
“Pihak keluarga korban sudah mengikhlaskan kepergian korban. Kami juga sudah mengucapkan belasungkawa serta memberikan santunan kepada keluarga korban,” cetusnya.
Mulyanto menegaskan bahwa setelah kejadian, pihak BBPBAP Jepara telah melakukan pembenahan jaringan dan pengecekan langsung ke area tambak.
“Memang ada anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) budidaya tambak. Pascakejadian kami juga langsung melakukan pembenahan jaringan dan pengecekan langsung ke area tambak,” tandasnya.
Ia juga menyampaikan komitmen untuk segera membenahi instalasi jaringan listrik agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Saya berharap kejadian ini terakhir kalinya terjadi di BBPBAP Jepara,” tegasnya.
Ketika ditanyakan mengenai standar operasional prosedur (SOP) keselamatan kerja, khususnya untuk mengantisipasi kejadian yang berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja, pihak BBPBAP menyampaikan bahwa terdapat anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana serta telah dilakukan langkah pembenahan setelah kejadian.
Mulyanto juga menjelaskan bahwa dirinya mulai menjabat sebagai Kepala BBPBAP Jepara menggantikan Supito, S.Pi., M.Si., sejak 1 April 2026.
“Terkait K3 di area tambak, kami sudah berupaya melakukan pembenahan, walaupun masa kerja saya sebagai Kepala BBPBAP Jepara masih singkat,” pungkasnya.
Perkembangan Investigasi Masih Menunggu Tim Ditjen Perikanan Budidaya KKP
Pada Selasa (10/11/2026), awak media kembali menemui Kepala BBPBAP Jepara, Mulyanto, S.T., M.Si., untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus meninggalnya Mohammad Syafii.
Namun, saat itu Mulyanto masih menyampaikan bahwa pihaknya menunggu hasil pemeriksaan atau investigasi yang akan dilakukan oleh tim dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dengan demikian, hasil pemeriksaan teknis mengenai penyebab kecelakaan, kondisi instalasi jaringan listrik, serta faktor-faktor yang diduga berkontribusi terhadap peristiwa tersebut masih perlu ditunggu.
Analisis Hukum: PPPK Paruh Waktu Memiliki Hak Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
Menindaklanjuti persoalan meninggalnya Mohammad Syafii, awak media juga meminta keterangan kepada seorang advokat yang rencananya akan ditunjuk oleh keluarga untuk memberikan pendampingan hukum.
Advokat tersebut meminta identitasnya dirahasiakan. Ia memberikan pandangan hukum mengenai dugaan pelanggaran dalam peristiwa kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya Mohammad Syafii.
Menurut analisis advokat tersebut, status Mohammad Syafii sebagai PPPK Paruh Waktu merupakan hal penting dalam menentukan hak-hak yang harus diterima oleh almarhum dan ahli warisnya.
Beberapa regulasi yang menjadi dasar kajian hukum tersebut antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Dalam Pasal 21 UU ASN, Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiil dan/atau nonmateriil.
Hak tersebut meliputi penghasilan, tunjangan dan fasilitas, serta jaminan sosial.
Jaminan sosial bagi Pegawai ASN mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, status Mohammad Syafii sebagai PPPK Paruh Waktu perlu menjadi dasar dalam memastikan hak perlindungan jaminan sosialnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
PP Nomor 49 Tahun 2018 mengatur perlindungan bagi PPPK, termasuk jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan ketentuan yang berlaku.
3. PP Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah ini mengatur Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
JKK merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa santunan.
Sementara itu, JKM merupakan perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
Dalam ketentuan tersebut, terdapat sejumlah komponen hak yang dapat diberikan kepada ahli waris apabila pegawai ditetapkan meninggal dunia atau tewas akibat kecelakaan kerja sesuai kriteria yang berlaku.
4. Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 mengatur pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja, serta kriteria penetapan tewas bagi Pegawai ASN.
Penetapan status tewas menjadi penting karena berpengaruh terhadap jenis dan besaran manfaat yang diterima oleh ahli waris.
Rincian Hak Santunan dan Beasiswa bagi Ahli Waris
Berdasarkan analisis advokat tersebut terhadap ketentuan JKK dan JKM bagi ASN, terdapat beberapa komponen manfaat yang perlu diperiksa dan diajukan oleh keluarga almarhum, apabila persyaratan penetapan tewas akibat kecelakaan kerja terpenuhi.
Komponen manfaat yang dimaksud meliputi:
1. Santunan Kematian Akibat Kecelakaan Kerja
Santunan diberikan kepada ahli waris pegawai yang ditetapkan tewas akibat kecelakaan kerja, dengan perhitungan sebesar 60 persen dikalikan 80 kali gaji terakhir.
Pembayaran dilakukan satu kali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Uang Duka Tewas
Uang duka tewas diberikan sebesar enam kali gaji terakhir dan dibayarkan satu kali.
3. Biaya Pemakaman
Biaya pemakaman diberikan oleh pengelola program sebesar Rp10 juta dan dibayarkan satu kali sesuai ketentuan.
4. Bantuan Beasiswa untuk Anak
Bantuan beasiswa juga menjadi salah satu komponen perlindungan bagi anak peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
Dalam ketentuan manfaat beasiswa, terdapat bantuan untuk anak yang belum memasuki usia sekolah hingga jenjang pendidikan dasar sebesar Rp45 juta, dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Bagi keluarga Mohammad Syafii, komponen bantuan beasiswa tersebut menjadi perhatian penting karena almarhum meninggalkan seorang anak perempuan yang masih berusia sekitar empat tahun.
Kriteria Penetapan Tewas Akibat Kecelakaan Kerja
Dalam regulasi JKK dan JKM bagi ASN, penetapan status tewas bukan sekadar berdasarkan adanya peristiwa meninggal dunia ketika seseorang sedang bekerja.
Terdapat kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:
1. Pegawai meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.
2. Pegawai meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.
Kriteria tersebut menjadi hal yang perlu dikaji dalam kasus Mohammad Syafii, mengingat berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi ketika almarhum sedang menjalankan aktivitas pekerjaan di area tambak BBPBAP Jepara.
Penetapan resmi status kecelakaan kerja dan tewas tetap memerlukan pemeriksaan serta keputusan pejabat atau instansi yang berwenang.
Status PPPK Paruh Waktu dan Hak Perlindungan Pegawai
Selain UU ASN dan PP tentang Manajemen PPPK, terdapat regulasi khusus mengenai PPPK Paruh Waktu.
Di antaranya adalah Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk PPPK atau nomor identitas pegawai ASN.
Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap satu tahun dan dituangkan dalam perjanjian kerja.
Perjanjian tersebut memuat tugas dan target kinerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, larangan, serta sanksi atas pelanggaran.
Hak dan kewajiban PPPK Paruh Waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai juga berhak mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, keluarga berharap status PPPK Paruh Waktu almarhum tidak menjadi alasan untuk mengabaikan hak perlindungan dan jaminan sosial yang seharusnya diterima.
Dugaan Kelalaian Instalasi Listrik dan Pentingnya Pemeriksaan SLO
Selain persoalan santunan, peristiwa meninggalnya Mohammad Syafii juga memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan instalasi listrik dan penerapan standar keselamatan kerja di lingkungan tambak BBPBAP Jepara.
BBPBAP Jepara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mengembangkan berbagai sistem budidaya perikanan air payau.
Kegiatan budidaya tambak, khususnya udang dengan sistem intensif dan semi-intensif, membutuhkan dukungan instalasi listrik untuk mengoperasikan kincir air, pompa, autofeeder, serta peralatan pendukung lainnya.
Penggunaan instalasi listrik di kawasan tambak yang memiliki kondisi lingkungan basah dan lembap memerlukan perhatian serius terhadap aspek keselamatan.
Risiko korsleting, kebocoran arus, kerusakan isolasi kabel, hingga sengatan listrik harus diantisipasi melalui pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi sesuai standar teknis.
Salah satu aspek yang perlu diperiksa adalah keberadaan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
SLO merupakan dokumen yang menyatakan bahwa instalasi tenaga listrik telah memenuhi persyaratan keselamatan dan standar teknis berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang berwenang.
Ketentuan mengenai keselamatan instalasi ketenagalistrikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya.
Dalam konteks instalasi listrik tambak, pemeriksaan teknis perlu mencakup:
Kelayakan instalasi dan jaringan kabel listrik.
Kondisi isolasi kabel dan perlindungan terhadap kebocoran arus.
Sistem pembumian atau grounding.
Kelayakan panel kontrol dan perangkat pengaman listrik.
Penataan jaringan kabel internet agar tidak membahayakan instalasi listrik.
Pemeriksaan kapasitas daya dan kesesuaian instalasi dengan standar teknis.
Ketersediaan dokumen teknis instalasi serta Sertifikat Laik Operasi apabila diwajibkan.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan seluruh instalasi yang digunakan dalam kegiatan operasional tambak benar-benar aman bagi pekerja.
Namun, kewajiban kepemilikan SLO dan persyaratan teknisnya harus ditentukan berdasarkan jenis, kapasitas, serta konfigurasi instalasi listrik yang digunakan. Karena itu, pemeriksaan oleh lembaga atau tenaga teknis berwenang diperlukan untuk memastikan kepatuhannya.
K3 Tidak Boleh Diabaikan, Keselamatan Pekerja Harus Menjadi Prioritas
Kasus meninggalnya Mohammad Syafii menjadi pengingat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administratif.
Pekerja yang menjalankan aktivitas di area tambak memiliki risiko pekerjaan yang harus diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan melalui penerapan sistem manajemen keselamatan kerja.
Pemeriksaan instalasi listrik, pemeliharaan jaringan kabel, pengamanan area kerja, serta pengawasan terhadap kondisi lingkungan kerja merupakan bagian penting dari upaya pencegahan kecelakaan.
Selain itu, hasil investigasi kecelakaan kerja perlu disampaikan secara transparan agar keluarga memperoleh kepastian mengenai penyebab kejadian sekaligus memastikan tidak ada potensi bahaya serupa yang masih mengancam pekerja lainnya.
Keluarga Menunggu Kepastian, Hak Anak Almarhum Harus Diperhatikan
Hingga Sabtu (21/11/2026), keluarga almarhum masih menunggu kepastian mengenai proses pemenuhan hak-hak Mohammad Syafii sebagai PPPK Paruh Waktu, termasuk jaminan kecelakaan kerja, santunan tewas, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan.
Keluarga telah mengikhlaskan kepergian almarhum. Namun, kepastian mengenai hak-hak kepegawaian dan jaminan sosial merupakan hal berbeda yang tetap harus ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
Peristiwa ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap sistem keselamatan kerja, kelayakan instalasi listrik, serta pengawasan sarana dan prasarana di lingkungan BBPBAP Jepara.
Sebab, keselamatan pekerja merupakan tanggung jawab yang harus diutamakan. Jangan sampai peristiwa serupa kembali terjadi dan merenggut nyawa pekerja lainnya.
CATATAN REDAKSI:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan keluarga, narasumber terkait, hasil klarifikasi kepada pihak BBPBAP Jepara dan RS Graha Husada Jepara, serta pengamatan awak media di lokasi.
Dugaan mengenai kondisi instalasi listrik, keterkaitan kabel Wi-Fi dengan jaringan listrik PLN, dan faktor penyebab kecelakaan masih memerlukan verifikasi serta pemeriksaan teknis lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Uraian mengenai hak santunan dan beasiswa merupakan kajian berdasarkan regulasi yang relevan dan perlu disesuaikan dengan hasil penetapan status kecelakaan kerja, status tewas, kepesertaan, serta ketentuan manfaat yang berlaku.
Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan hak sanggah bagi seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.