BANYUWANGI – Keterbatasan anggaran tak menyurutkan langkah Pemerintah Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi dalam mendorong pembangunan desa. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Andrik Tri Waluyo, berbagai terobosan terus dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Semangat tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penyusunan RKPDes 2027 dan Daftar Usulan RKPDes 2028 yang digelar di Balai Desa Tegalharjo, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah kecamatan, BPD, LPMD, PKK, BUMDes, RT/RW, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan perempuan dan pemuda itu menjadi ruang bersama untuk menentukan arah pembangunan desa.
Sekretaris Desa Tegalharjo, Budiyono, yang memimpin jalannya musyawarah, menyampaikan bahwa penyusunan program pembangunan harus mempertimbangkan kemampuan anggaran sekaligus kebutuhan masyarakat.
Apresiasi terhadap kepemimpinan Andrik Tri Waluyo disampaikan Wakil Ketua BPD Tegalharjo, Amambar Susiyadi. Menurutnya, meski kondisi anggaran terbatas, kepala desa tetap mampu menghadirkan terobosan pembangunan.
Salah satu buktinya adalah mulai diperhatikannya akses pembangunan makam serta perjuangan membuka kembali aliran irigasi Panggungrejo atau yang dikenal sebagai irigasi coklat.
“Kami mengapresiasi kepala desa. Meski tahun ini cukup berat, beliau selalu melakukan terobosan agar Tegalharjo menjadi lebih baik,” ungkap Amambar.
Apresiasi serupa disampaikan Kasi Pemerintahan Kecamatan Glenmore, M. Sobri M.S, SP. Ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menuntut desa lebih cermat menentukan program prioritas, terutama bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Sobri juga menekankan pentingnya usulan yang benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, realistis, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga.
Musrenbangdes akhirnya menghasilkan kesepakatan skala prioritas pembangunan 2027. Sementara usulan yang belum terakomodasi dalam APBDes akan diperjuangkan melalui DU RKPDes 2028 ke tingkat kecamatan dan kabupaten.
Melalui sinergi pemerintah desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat, Tegalharjo berupaya membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk terus bergerak membangun desa.














