Hukum dan KriminalJawa TengahJepara

Perpindahan Hak dan Status Lahan Tanah Milik Negara Bersertifikat HGU di Kecamatan Keling Berujung Gugatan

×

Perpindahan Hak dan Status Lahan Tanah Milik Negara Bersertifikat HGU di Kecamatan Keling Berujung Gugatan

Sebarkan artikel ini

JEPARA | NASIONALTODAY – Adv. H. Hadi Prayitno, SH., Senin (16/11/2026) di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Jepara mengikuti sidang penetapan kembali hari sidang dengan nomor perkara 56/Pdt.Bth/2026/PN Jpa dengan klasifikasi perkara penyalahgunaan hak.

Kronologi proses hukum

Dikutip dari laman resmi sipp PN Jepara, Adv. H. Hadi Prayitno, SH. adalah Kuasa Hukum Penggugat dari warga petani penyewa lahan HGU (Hak Guna Usaha) pertanian PT. Sumber Arto Satu.

8 (delapan) orang Penggugat adalah Sutikno, Sulikan, Sumarni, Suyitno, Purwanto, Sukram, Mintono, dan Minto Harjo.

Sementara pihak Tergugat adalah

1. PT. Subroto Mandiri Bumi Makmur

2. Renita Wibisono

3. Suharto

4. Bank Negara Indonesia (Persero) Cq. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office 05 (Kantor Wilayah Semarang), Cq. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jepara, Menteri Kauangan Republik Indonesia C/q DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) C/q Kantor wilayah Jawa Tengah C/q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional C/q Kanwil Propinsi Jawa Tengah C/q Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (Kementerian BUMN RI), dan Kepolisian Republik Indonesia C/q Kepolisian Daerah Jawa Tengah C/q Kepolisian Resort Jepara.

Petitum Primair (Tuntutan Utama)

Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

Menyatakan Para Pelawan adalah Penyewa beriktikad baik yang dilindungi oleh hukum.

Menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 November 2025 No. 5047 K/Pdt/2025, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, nomor: 179/PDT/2025/PT SMG, tanggal: 24 April 2025, Jo putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal: 13 Februari 2025 adalah sah dan berharga demi hukum dan berkekuatan hukum yang mengikat.

Menyatakan pelaksanaan eksekusi atau rencana pengosongan atas objek sengketa yang diajukan oleh Terlawan I adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad).

Menyatakan eksekusi atas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai hak sewa Para Pelawan, atau setidaknya memerintahkan Terlawan II, Terlawan III, maupun pemenang lelang (Terlawan-I) nantinya untuk menghormati dan menjamin hak sewa Para Pelawan untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 November 2025 No. 5047 K/Pdt/2025, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, nomor: 179/PDT/2025/PT SMG, tanggal: 24 April 2025, Jo putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal: 13 februari 2025.

Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Petitum Subsidair (Tuntutan Pengganti)

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Press release oleh Adv. H. Hadi Prayitno, SH.

Menurut Adv. H. Hadi Prayitno, SH., perkara ini bermula ketika PT. Sumber Arto Satu (atau PT. Sumber Arto I) yang memiliki/mengantongi izin usaha perkebunan, pertanian, dan/atau Hak Guna Usaha (HGU) terkait aktivitas agribisnisnya di wilayah Desa Keling, Kaligarang, dan Jlegong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Dan hal ini juga terkait sengketa atau penertiban tanaman warga di atas lahan seluas kurang lebih 48 hektare pada Desember 2023.

Berdasarkan informasi Renita Wibisono adalah Direktur Utama / CEO PT. Sumber Arto Satu dan Sertifikat HGU atas nama PT. Sumber Arto Satu (Debitur) tersebut diagunkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) – Kreditur.

Kemudian muncul peralihan atau pindah tangan Hak Guna Usaha (HGU) dari pemegang hak yaitu PT. Sumber Arto Satu ke pihak lain (tetap berstatus HGU) ke pemenang lelang yaitu PT. Subroto Mandiri Bumi Makmur.

Peralihan hak (balik nama) atau pindah tangan HGU di Kantor Pertanahan sesuai ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 dan PP No. 18 Tahun 2021 melalui proses risalah lelang. Jangka waktu berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021), Hak diberikan paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, dan dapat diperbarui kembali paling lama 35 tahun.

Menurut Hadi, jangka waktu perpanjangan kedua atau 25 tahun Sertifikat HGU PT. Sumber Arto Satu tersebut tersisa 2 tahun 2024-2026 dan Sertifikat HGU PT. Sumber Arto Satu tersebut menjadi agunan di Bank BNI dan dilelang akibat eksekusi jaminan utang (Hak Tanggungan) dan dimenangkan oleh PT. Subroto Mandiri Bumi Makmur yang beralamat di Jl. Pamularsih No. 74, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

Lalu, pada bulan Desember 2023, sempat terjadi laporan dan permasalahan antara warga/petani penggarap dari Desa Keling, Kaligarang, dan Jlegong dengan pihak manajemen PT. Sumber Arto 1 terkait pemanfaatan dan penggusuran tanaman di atas lahan seluas kurang lebih 48 hektar yang diklaim/digarap oleh warga dan di lahan tersebut juga telah berdiri bangunan PT Cassava Megah Plantation.

Menurut Adv. H. Hadi Prayitno, SH., dalam gugatan PMH atau Perbuatan Melawan Hukum di Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor Putusan 5047 K/PDT/2025 yang diputus pada 19 November 2025).

“Diputuskan dan ditetapkan agar pemegang Sertifikat HGU memberikan ganti rugi kepada penyewa lahan dan kami selaku Penggugat atau Pelawan menolak eksekusi lahan tersebut oleh PN Jepara,” kata Hadi.

Lahan Tidur dan Program Ketahanan Pangan

Adv. H. Hadi Prayitno, SH. sebagai Kuasa Hukum berharap agar Gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim. “Mengingat sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto lahan tidur bisa dimanfaatkan, dipergunakan.

Apalagi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa.

Peraturan ketiga yang diterbitkan adalah Inpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026-2029. Inpres ini dikeluarkan untuk mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah sekaligus mendorong peningkatan pendapatan para petani.

“Dalam rangka mendukung penguatan cadangan jagung pemerintah guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada jagung, serta meningkatkan pendapatan petani,” disebutkan dalam Inpres 3/2026.

Kebijakan negara mengambil alih lahan tidur atau tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 serta diperkuat melalui PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, negara kini punya dasar hukum kuat untuk “menertibkan” bahkan mengambil alih tanah yang dibiarkan terbengkalai. Entah itu hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hingga hak pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 6 November 2025.

Di dalam aturan ini, kawasan terlantar adalah kawasan non-hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin/konsesi/perizinan berusaha, baik yang masih berlaku maupun yang telah berakhir yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan.

Sedangkan tanah terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Pada pasal 4 tertera objek penertiban kawasan terlantar adalah kawasan yang izin/konsesi/perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan/atau tidak dimanfaatkan oleh pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha.

Setiap langkah yang pemerintah ambil terhadap suatu jenis usaha harus mempertimbangkan dampak sosiologis dan ekonomi yang luas. Hal ini menjadi krusial jika unit usaha yang terdampak menyerap ribuan tenaga kerja. Serta berkaitan erat dengan ketahanan komoditas pangan strategis nasional seperti konsesi lahan HGU seperti yang terjadi di Kecamatan Keling.

Berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 1. (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Daerah Swatantra dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu setingkat provinsi, setingkat kabupaten/kota, dan setingkat kecamatan atau yang lebih kecil di bawahnya yaitu desa atau kelurahan.

Comments (0)

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *